Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII di Bali. Foto: Shane/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juni 2024 mencapai 265.346 orang. Dari jumlah itu, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai 89%. Overkapasitas ini terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kerobokan, Kuta, Bali. 

Untuk mengatasi solusi tersebut, Kalapas Kerobokan RM. Kristyo Nugroho membangun ulang Lapas Kelas IIA Kerobokan di beberapa blok. Mulai dari wisma maksimum security, wisma medium security, aula terbuka hingga aula tertutup. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII mendukung agar pembangunan lapas ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat.

“Sebagaimana kebanyakan lapas yang ada di pulau Jawa-Bali, terjadi overcapacity. Jumlah tadi kami mendengar penjelasan salah satu ruangan lapas yang seharusnya diisi oleh sepuluh orang itu terjadi atau bisa mencapai 15 sampai 20 orang satu tempat, dan ini terjadi sehingga sekarang juga sedang dibangun rumah tahanan baru di dalam komplek lapas ini dan kita harapkan ini akan menurunkan over crowded,” ungkap Andreas kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII di Bali, Jumat (6/12/2024).

Andreas menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan over capacity di lapas ini adalah karena terlibat kasus narkoba. Tidak jarang dari mereka merupakan pengguna, yang seharusnya bisa dibina melalui rehabilitasi saja. Ia menilai penerapan UU KUHP di tahun 2026 nanti bisa menjadi salah satu solusi paling efektif. 

“Penerapan hukum KUHP yang akan berlaku tahun 2026 kita harapkan bahwa misalnya narkoba itu tidak semuanya harus di tahan di rumah tahanan atau di lapas, bisa juga mereka kalau hanya pengguna melalui proses rehabilitasi. Nah sementara kalau misalnya itu menyangkut para pengedar gembong mafia itu memang harus kita proses. Saya kira kebijakan-kebijakan yang menyangkut kebijakan hukum ini mudah-mudahan bisa menekan jumlah pidana juga warga binaan di rumah-rumah tahanan,” tutupnya. (syn/aha)